Beranda > Buah Pikir, Energi > Peran Pemerintah dalam Upaya Mendorong Implementasi Bioenergi Indonesia

Peran Pemerintah dalam Upaya Mendorong Implementasi Bioenergi Indonesia

Bioenergi merupakan bentuk energi terbarukan yang diyakini oleh berbagai ahli di dunia sebagai solusi krisis energi masa kini dan di masa mendatang. Berbagai bentuk bioenergi telah ditemukan dan diimplementasikan secara luas di dunia sejak awal abad 20 diantaranya bioetanol, biogas, biodiesel, dan gasifikasi biomassa. Bukti keberhasilan penerapan bionergi di dunia salah satunya adalah implementasi bioetanol di negeri Samba, Brasil, negara yang 20 tahun lalu mengimpor 80% kebutuhan minyaknya. Di negara tersebut, bioetanol telah memenuhi kebutuhan energi brasil sebanyak 17.6% (data pemerintah brasil, 2008).

Indonesia sebagai negara tropis yang terletak di garis katulistiwa, merupakan surganya bionergi dunia. Sama halnya dengan Brasil, Indonesia dikaruniai sumber daya bionergi yang melimpah, ada di semua wilayah dan pelosok tanah air. Hal ini menjadikan sumber daya bionergi mampu menyediakan pasokan sepanjang tahun tanpa bergantung pada perubahan musim maupun siang ke malam. Potensi bioenergi yang berasal dari limbah biomassa saja diperkirakan mencapai 49.8 GW. Namun sayangnya dari potensi yang besar tersebut, energi biomassa yang termanfaatkan baru mencapai 3.25% dari potensi yang ada. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat peran bionergi yang semakin strategis di masa mendatang.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan bionergi, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dasar untuk mendorong pertumbuhan industri bahan bakar cair nabati (BBN) yang merupakan komponen terpenting industri bioenergi. Beberapa kebijakan dasar ini antara lain: Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan target kontribusi BBN sebesar minimal 5% di tahun 2025, Inpres I/2006 yang mengatur tugas berbagai kementerian dan pemerintah daerah di dalam mendorong pemanfaatan BBN, Kepmen ESDM 32/2008 tentang mandatori penggunaan BBN oleh sektor transportasi, pembangkitan listrik, maupun industri, dan yang terakhir adalah Perpres 45/2009 yang menetapkan status BBN yang tadinya diklasifikasikan sebagai Bakan Bakar Lain (BBL) yang tidak disubsidi menjadi bahan bakar tertentu yang boleh disubsidi. Lebih jauh lagi Pemerintah telah menyediakan anggaran khusus untuk subsidi harga BBN sebesar rata-rata Rp. 1000/liter di tahun 2009 dan sebesar rata-rata Rp. 2000/liter di tahun 2010 dan 2011 (Soerawidjaja, 2011).

Berbagai upaya regulasi tersebut, ternyata masih belum mampu mendorong implementasi BBN nasional secara efektif. Meskipun negara kita telah memiliki pabrik biodiesel dengan kapasitas terpasang 3.9 juta kL/tahun dan pabrik bioetanol dengan kapasitas terpasang 516 ribu kL/tahun, produksi biofuel masih jauh dibandingkan kapasitas tersebut. Perniagaan BBN  masih lesu dan tersendat berbagai faktor. Para pengusaha BBN nasional seakan-akan mati suri walaupun telah ada dukungan regulasi dari pemerintah maupun dari PERTAMINA, yang telah masuk ke dalam bisnis penjualan campuran bahan bakar fosil dengan BBN (Biosolar, Biopremium, dan Biopertamax).

Subsidi harga BBN sebesar Rp. 2000/liter yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun 2010 dan 2011 ternyata masih belum mampu menutupi Harga Pokok Produksi (HPP) BBN. Hal ini menjadikan Bisnis biofuel menjadi tidak ekonomis. Sebagai contoh, HPP untuk bioetanol dari singkong diperkirakan mencapai Rp. 6500/liter. Dengan subsidi bioetanol yang hanya Rp. 2000/liter menjadikan harga bioetanol fuel grade yang diterima oleh PERTAMINA sama dengan HPP-nya yaitu Rp. 6500/liter (harga premium Rp. 4500). Harga tersebut tentu saja tidak kompetitif bagi para pengusaha bioetanol. Mereka sama sekali tidak memperoleh margin keuntungan dari penjualan bioetanol fuel grade. Hal inilah yang menjadi faktor utama kelesuan bisnis biofuel di Indonesia. Berbagai pabrik bioetanol di Indonesia kemudian beralih memproduksi bioetanol untuk dipasarkan di industri pangan dan farmasi, yang notabene memiliki harga yang jauh lebih tinggi (sekitar Rp. 15,000/liter).

Faktor kurangnya subsidi terhadap BBN ini yang kemudian dibahas pemerintah dan DPR. Dan kabar gembira pun akhirnya terdengar ketika DPR menyetujui kenaikan subsidi BBN sebesar Rp. 2500 – 3500/liter. Dengan adanya kenaikan subsidi terhadap BBN, harga bioetanol maupun biodiesel diproyeksikan akan meningkat sesuai harapan para produsen BBN. Namun, tentu saja penentuan harga BBN harus melewati berbagai tahapan regulasi oleh Pemerintah.

Pemerintah perlu melakukan penetapan formulasi perhitungan harga BBN yang menghasilkan penyelesaian win-win, baik bagi produsen BBN, perusahaan penjual campuran BBM dan BBN seperti PERTAMINA, maupun pemerintah/negara. Setelah adanya persetujuan DPR untuk kenaikan subsidi BBN sebesar Rp. 2500 – 3500/liter (sumber), menjadikan ‘bola panas’ berada di tangan pemerintah, khususnya Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM. Dengan adanya peraturan implementasi ini diharapkan target kontribusi BBN meningkat secara pesat di tahun-tahun mendatang.

Sumber:

Prosiding seminar bioenergi, 2011

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel_in_Brazil

Iklan
Kategori:Buah Pikir, Energi
  1. November 5, 2011 pukul 12:46 am

    ternyata pemerintah nggk terlalu mendukung bioenergi bro..
    check aja di kaskus.us.
    banyak yg coment aneh2..

    • Anggit Dwipramana
      Maret 7, 2012 pukul 7:30 pm

      sekarang iya bro. tp ke depan mau tak mau harus! insya Allah kita siapkan dari sekarang.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: